Seberapa kuat sebenarnya kekuatan grasi Presiden Amerika Serikat?

Dengan cara tertentu, Presiden Amerika Serikat bahkan dapat mengampuni dirinya sendiri.

Penulis: Gregory Korte, Bloomberg

Penerjemah: Luffy, Foresight News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif di Oval Office Gedung Putih di Washington, termasuk satu surat pengampunan

Kewenangan pengampunan Presiden Amerika Serikat adalah salah satu klausul paling absolut dan paling sering disalahpahami dalam Konstitusi. Seperti yang dikatakan Alexander Hamilton, kekuasaan ini berasal dari hak prerogatif belas kasihan raja Inggris abad ke-7, dan para pendiri Amerika berharap dengan memberikan presiden kekuasaan pengampunan yang kuat, dapat menyediakan jalur pembebasan yang mudah bagi mereka yang secara tidak beruntung dihukum oleh sistem peradilan.

Saat ini, kekuasaan ini, seperti juga orang yang memegangnya, penuh dengan kontroversi. Pada hari pertama masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump mengeluarkan pengampunan luas bagi mereka yang dihukum atas kerusuhan Capitol Hill Amerika Serikat pada 6 Januari 2021.

Sementara itu, pendahulu Trump, Joe Biden, dalam beberapa minggu sebelum lengser, mengampuni putranya, Hunter, atas tuduhan pajak dan senjata. Ia juga memberikan apa yang disebut "pengampunan penuh" kepada lima anggota keluarganya lainnya, dengan alasan khawatir mereka akan dituntut secara tidak adil selama masa pemerintahan Trump; pejabat pemerintah yang dianggap musuh politik oleh Trump dan diancam akan dihukum juga turut diampuni.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pidato setelah menandatangani surat pengampunan di Gedung Putih pada 25 Maret

Apa itu pengampunan?

Pengampunan adalah pengampunan hukum atas kejahatan yang diberikan oleh presiden, gubernur, atau otoritas eksekutif lainnya. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, gubernur harus menggunakan kekuasaan ini bersama dengan komisi pengampunan, tetapi untuk kejahatan federal, hak pengampunan hanya dimiliki oleh presiden.

Pengampunan tidak membatalkan vonis, catatan vonis tetap ada; juga tidak menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Pengampunan merupakan bagian dari kekuasaan pengampunan eksekutif presiden yang lebih luas, yang juga mencakup beberapa bentuk pengampunan yang lebih ringan berikut:

• Pengurangan hukuman: mengurangi masa hukuman, tetapi tetap mempertahankan semua konsekuensi lain dari vonis;
• Penundaan hukuman: menunda pelaksanaan hukuman;
• Pengurangan denda: mengurangi atau membebaskan denda uang.

Di era modern, penggunaan penundaan hukuman dan pengurangan denda relatif jarang.

Seberapa sering presiden menggunakan hak pengampunan?

Kecuali dua presiden yang meninggal saat menjabat, William Henry Harrison dan James Garfield, semua presiden telah menggunakan hak pengampunan. Sejak George Washington pertama kali mengampuni tindakan "menyelundupkan rum dari Barbados dengan tong kayu kurang dari 50 galon", para presiden telah mengeluarkan hampir 35.000 surat pengampunan individu.

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan kekuasaan ini relatif menurun, para presiden biasanya menggunakannya menjelang hari libur atau akhir masa jabatan.

Namun, Biden adalah seorang presiden yang aktif memberikan pengampunan. Sebelum lengser, ia membebaskan 1.499 narapidana yang berada dalam tahanan rumah, termasuk beberapa yang dihukum karena korupsi publik, mengurangi hukuman mati pada 37 kasus, dan mempersingkat masa hukuman 2.490 narapidana narkoba, yang menurutnya telah dihukum terlalu berat secara tidak adil.

Hingga hari terakhir masa jabatannya, Biden telah menandatangani 79 surat pengampunan dan 4.168 surat pengurangan hukuman, menjadikannya presiden paling sering menggunakan kekuasaan pengampunan eksekutif dalam sejarah Amerika, dengan jumlah pengampunan dalam satu masa jabatan melebihi total tujuh presiden sebelumnya.

Mengapa presiden menggunakan hak pengampunan?

Saat memberikan pengampunan, presiden biasanya menyampaikan pandangannya tentang keadilan, belas kasihan, norma, dan kebiasaan sosial.

Daftar pengampunan ibarat sejarah sosial Amerika, di mana para presiden berusaha menjembatani konflik lama, mendamaikan negara dengan masa lalu yang lebih represif. Perang, pemberontakan, larangan alkohol, perang melawan narkoba—peristiwa-peristiwa ini, bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun kemudian, selalu diikuti oleh gelombang pengampunan.

Pemimpin organisasi "Proud Boys" dan "Oath Keepers" yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021, dalam konferensi pers di Capitol Hill, Washington pada 21 Februari

Pengampunan Trump terhadap peserta kerusuhan Capitol Hill memiliki preseden yang jelas. Pada 1790-an, Presiden Washington mengampuni 10 pemimpin "Pemberontakan Wiski" yang dihukum karena pengkhianatan; Presiden Abraham Lincoln dan Andrew Johnson mengampuni tentara Konfederasi Selatan, dan Presiden Gerald Ford mengampuni jenderal mereka, Robert E. Lee.

Beberapa pengampunan dianggap bermotif kepentingan pribadi. Presiden Richard Nixon mengampuni pemimpin buruh berpengaruh Jimmy Hoffa, yang dihukum karena mengintervensi juri dan penipuan, dan kemudian mendukung kampanye pemilihan ulang Nixon; Presiden Bill Clinton mengampuni finansier Marc Rich, yang istrinya adalah donor utama kampanye Clinton, sementara Rich sebelumnya didakwa karena penggelapan pajak dan perdagangan minyak dengan Iran selama embargo; Pada 23 Oktober, Trump mengampuni pendiri Binance, Zhao Changpeng, yang telah menjalani hukuman empat bulan di penjara federal karena gagal membangun mekanisme anti pencucian uang yang efektif di bursa cryptocurrency tersebut. Sebelumnya, Zhao Changpeng dan Binance telah menjadi pendukung utama proyek cryptocurrency keluarga Trump, World Liberty Financial.

Apa saja batasan hak pengampunan?

Para pendiri Amerika secara sengaja mengurangi syarat tambahan saat menetapkan hak pengampunan. Hamilton menulis bahwa kekuasaan ini sebaiknya dihindari dari segala bentuk pembatasan dan hambatan.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa karena hak pengampunan secara eksplisit diberikan oleh Konstitusi kepada presiden, pembatasannya (jika ada) harus berasal dari Konstitusi itu sendiri.

Dengan kata lain, selama tidak melanggar klausul lain dalam Konstitusi, pengampunan tetap sah. Kasus pelanggaran konstitusi seperti ini sangat jarang: beberapa komentator berpendapat bahwa menerima suap sebagai imbalan pengampunan dapat membatalkan pengampunan, tetapi hal ini belum ada ketetapan yang jelas.

Konstitusi secara jelas menetapkan dua batasan: Pertama, presiden hanya dapat memberikan pengampunan atas kejahatan federal, tidak memiliki wewenang atas kejahatan negara bagian; kedua, kecuali dalam kasus pemakzulan, presiden tidak dapat menggunakan hak pengampunan untuk menghalangi kekuasaan Kongres dalam memberhentikan dirinya sendiri atau pejabat lain.

Apakah pengampunan presiden dapat dibatalkan?

Kongres dan pengadilan tidak memiliki wewenang untuk membatalkan pengampunan presiden, tetapi jika dokumen pengampunan belum dikirimkan dan diterima oleh penerima, presiden dapat membatalkan pengampunan tersebut.

Pada 2008, Presiden George W. Bush mengampuni pengembang properti Isaac Toussie, yang dihukum karena penipuan surat. Namun sehari kemudian, Bush mengetahui ayah Toussie pernah menyumbang ke Partai Republik, lalu membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan agar dokumen pengampunan tidak diserahkan. Karena Toussie tidak menerima dokumen terkait, pengampunan ini tidak berlaku.

Presiden juga dapat mencoba membatalkan pengampunan yang belum diserahkan oleh pendahulunya. Pada 1869, Presiden Andrew Johnson memberikan pengampunan kepada tiga orang yang dihukum karena penipuan, tetapi beberapa hari kemudian Presiden Ulysses S. Grant dilantik dan memanggil kembali marshal Amerika yang bertugas mengantarkan dokumen, sehingga pengampunan tersebut akhirnya dibatalkan.

Bisakah presiden mengampuni dirinya sendiri?

Kebanyakan ahli hukum berpendapat tidak bisa, sebagian didasarkan pada makna harfiah hak pengampunan. Konstitusi menyatakan presiden berhak "memberikan" pengampunan, yaitu "memberi" atau "memindahkan", yang berarti pengampunan harus diberikan kepada orang lain. Selain itu, pada 1974 sebelum Nixon mengundurkan diri, Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman dalam sebuah memo hukum menyatakan, berdasarkan prinsip dasar "tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam kasusnya sendiri", presiden tidak dapat mengampuni dirinya sendiri. Bagaimanapun, Presiden Ford akhirnya mengampuni Nixon atas semua kejahatan yang mungkin dilakukan dalam skandal Watergate.

Namun, masalah ini belum pernah diuji secara yudisial, bahkan para ahli yang menentang pengampunan diri sendiri pun mengakui bahwa ini masih merupakan isu yang belum terselesaikan. Namun ada cara alternatif: presiden dapat sementara menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden, yang kemudian memberikan pengampunan sebagai penjabat presiden.

Bisakah pengampunan diberikan sebelumnya?

Presiden tidak dapat memberikan pengampunan atas kejahatan yang belum dilakukan, karena itu sama saja dengan surat kebal seumur hidup.

Namun, untuk kejahatan yang sudah dilakukan tetapi belum didakwa, presiden dapat memberikan pengampunan. Pada 1866, Mahkamah Agung dalam kasus "Garland" membuat keputusan penting (kasus ini melibatkan tentara Konfederasi Selatan), menyatakan bahwa hak pengampunan berlaku untuk semua kejahatan yang diatur undang-undang, dan dapat digunakan kapan saja setelah kejahatan dilakukan—baik sebelum, selama, atau setelah proses hukum.

Apa itu "pengampunan penuh"?

Presiden tidak perlu menyebutkan kejahatan tertentu saat memberikan pengampunan, jenis pengampunan ini disebut "pengampunan penuh". Contoh paling terkenal adalah pengampunan Presiden Ford terhadap Nixon, yang mencakup semua kejahatan selama masa jabatannya sebagai presiden.

Pengampunan Biden sebelum lengser terhadap anggota keluarga dan pejabat yang dianggap musuh oleh Trump juga termasuk dalam kategori ini. Kerabat yang diampuni termasuk tiga saudara kandung dan dua pasangan mereka; pejabat yang diampuni termasuk pensiunan jenderal Mark Milley, ahli penyakit menular Anthony Fauci, serta anggota dan staf komite yang menyelidiki serangan Capitol Hill 2021 dan merekomendasikan penuntutan Trump.

Mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Gedung Putih

Anggota komite tersebut termasuk mantan anggota DPR dari Partai Republik Wyoming Liz Cheney (yang memimpin penyelidikan), serta Senator Demokrat California Adam Schiff (yang juga memimpin sidang pemakzulan pertama Trump). Biden juga mengampuni polisi Capitol dan polisi Metropolitan Washington DC yang bersaksi di komite tersebut.

Pengampunan Biden terhadap putranya, Hunter, mencakup tuduhan senjata dan penggelapan pajak yang telah divonis, serta semua kejahatan lain yang mungkin dilakukan selama 11 tahun sebelumnya.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump juga pernah mengampuni beberapa sekutunya, termasuk mantan penasihat politik Stephen Bannon, dan mantan suami pembawa acara Fox News Jeanine Pirro, Albert Pirro II.

Apakah menerima pengampunan berarti mengakui bersalah?

Tidak demikian. Presiden sering memberikan pengampunan kepada mereka yang dianggap tidak bersalah atau diperlakukan tidak adil. Misalnya, Trump secara anumerta mengampuni petinju Jack Johnson, yang pada 1913 dihukum karena membawa perempuan melintasi negara bagian untuk tujuan tidak bermoral, tuduhan yang sering digunakan sebagai dalih penuntutan rasis; Biden mengampuni tentara yang dihukum karena melanggar "larangan perilaku homoseksual sukarela di militer" yang kini sudah dicabut; dalam beberapa tindakan pengampunan terakhirnya, ia juga mengampuni Marcus Garvey, pemimpin nasionalis kulit hitam yang pada 1923 dihukum karena penipuan surat, dan aktivis hak sipil lama menganggap penuntutan Garvey bermotif rasial.

Anggapan umum bahwa "pengampunan berarti bersalah" berasal dari putusan Mahkamah Agung tahun 1915 dalam kasus "Burdick v. United States", yang menyatakan pengampunan mengandung asumsi bersalah, dan menerima pengampunan setara dengan mengaku bersalah. Presiden Ford selalu membawa salinan putusan ini di dompetnya sebagai pembenaran pengampunan Nixon.

Namun, pengadilan selanjutnya tidak menganggap asumsi bersalah sebagai inti putusan Burdick; inti putusan tersebut adalah bahwa penerima pengampunan berhak menolak pengampunan.

Apakah pengampunan harus dibuat secara tertulis?

Pada Februari 2024, pengadilan banding federal memutuskan: "Jawabannya jelas tidak. Makna harfiah Konstitusi tidak memberikan pembatasan semacam itu."

Namun, dari sudut pandang praktis dan historis, menyimpan catatan akan lebih aman. Dalam putusan tahun 2024 tersebut, Pengadilan Banding Sirkuit Keempat memutuskan bahwa pernyataan lisan Trump kepada mantan running back Cleveland Browns Jim Brown "Saya akan urus" dan "Saya ingin ini terjadi" tidak cukup untuk membebaskan seorang pria yang dihukum seumur hidup karena perdagangan narkoba dan pembunuhan.

Apakah presiden harus menyebutkan siapa yang diampuni?

Tidak perlu. Dalam sejarah terdapat pengampunan kategoris, yaitu pengampunan bagi semua orang yang dihukum karena kejahatan tertentu. Misalnya, Presiden Jimmy Carter memberikan amnesti kepada pembelot setelah Perang Vietnam, dan Biden memberikan pengampunan kategoris untuk kejahatan terkait ganja. Dalam kasus seperti ini, mereka yang dihukum karena kejahatan tertentu dapat mengajukan sertifikat ke Kantor Pengacara Pengampunan Departemen Kehakiman untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat pengampunan.

Jumlah aplikasi pengampunan presiden yang masih diproses oleh Kantor Pengacara Pengampunan Departemen Kehakiman per tahun fiskal

Bagaimana cara mendapatkan pengampunan?

Ada dua jalur prosedur untuk mendapatkan pengampunan:

Jalur pertama adalah yang diikuti oleh Presiden Barack Obama. Pemohon harus mengajukan permohonan ke Kantor Pengacara Pengampunan. Kantor ini biasanya meminta pemohon menunggu lima tahun sebelum mengajukan permohonan, dan tidak menerima permohonan pengampunan anumerta atau untuk pelanggaran ringan. Setelah pemeriksaan menyeluruh (termasuk pemeriksaan latar belakang FBI), permohonan akan diajukan berturut-turut ke Jaksa Agung, Kantor Penasihat Hukum Gedung Putih, dan akhirnya presiden memutuskan untuk menyetujui atau menolak.

Jalur kedua adalah yang disukai Trump, dengan proses yang jauh lebih longgar. Pada masa jabatan pertamanya, ia sering menerima saran dari selebriti seperti Kim Kardashian dan Sylvester Stallone, melewati masa tunggu dan pemeriksaan latar belakang, serta menandatangani surat pengampunan dalam upacara besar.

Kebanyakan presiden menggunakan kombinasi kedua jalur ini, dan pengampunan yang paling kontroversial biasanya dilakukan melalui jalur langsung ke presiden.

Salah satu alasan untuk melewati birokrasi adalah: selama masa pemerintahan Biden, jumlah permohonan pengampunan yang menumpuk mencapai rekor tertinggi, hingga akhirnya ia menyetujui sejumlah besar permohonan sebelum lengser, sehingga jumlah permohonan yang menumpuk turun ke tingkat sebelum masa jabatan Trump.