Komisaris SEC Hester Peirce memimpin gugus tugas kripto baru

Hester Peirce dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS akan memimpin satuan tugas kripto untuk "menetapkan jalur regulasi yang masuk akal bagi SEC." 

Ketua sementara yang baru diangkat, Mark Uyeda, mengumumkan peluncuran satuan tugas tersebut pada hari Selasa setelah kritik dari banyak pihak di industri kripto bahwa lembaga tersebut sebelumnya mengambil pendekatan "regulasi melalui penegakan."

"Hingga saat ini, SEC terutama mengandalkan tindakan penegakan untuk mengatur kripto secara retroaktif dan reaktif, sering kali mengadopsi interpretasi hukum baru dan belum teruji di sepanjang jalan," kata SEC dalam sebuah pernyataan. "Kejelasan mengenai siapa yang harus mendaftar, dan solusi praktis bagi mereka yang ingin mendaftar, masih sulit dipahami."

SEC akan mengalami pergeseran regulasi untuk kripto setelah mantan Ketua SEC Gary Gensler keluar dan saat ini bergerak dengan mayoritas Republik. Gensler telah meminta perusahaan kripto untuk mendaftar dengan lembaga tersebut dan mengatakan bahwa sebagian besar mata uang kripto adalah sekuritas. Beberapa pihak di industri kripto melawan, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mendaftar dengan lembaga tersebut, sebagian karena aturan dibuat untuk entitas yang lebih tradisional yang berbeda dari industri aset digital.   

Uyeda menyebut pendekatan kripto SEC sebagai "bencana" dan mengatakan bahwa panduan diperlukan untuk industri kripto. Peirce juga mengkritik pendekatan lembaga tersebut dan sebelumnya mengusulkan "periode perlindungan aman" selama tiga tahun, di mana para inovator diizinkan untuk menjalankan proyek digital berbasis blockchain tanpa harus mendaftar dan mengikuti undang-undang sekuritas federal tertentu.

Dua penasihat Uyeda, Richard Gabbert dan Taylor Asher, akan bertugas sebagai kepala staf dan penasihat kebijakan utama, masing-masing, untuk satuan tugas tersebut. Satuan tugas ini akan mengadakan diskusi meja bundar dan juga akan fokus pada aturan yang jelas, "jalur pendaftaran yang realistis," pengungkapan, dan "menggunakan sumber daya penegakan secara bijaksana," menurut pernyataan lembaga tersebut. Lembaga ini juga akan bekerja dalam kerangka hukum yang disediakan oleh Kongres, tambah lembaga tersebut.

Pembaruan: 21 Jan. 6:15 p.m. UTC untuk menyertakan detail