Komite Jasa Keuangan DPR AS meloloskan RUU anti-CBDC

Komite Jasa Keuangan DPR AS meloloskan "Undang-Undang Anti-CBDC Surveillance State" (H.R. 1919) pada hari Rabu dengan 27 suara mendukung dan 22 menolak. RUU yang diusulkan oleh Whip Mayoritas DPR dari Partai Republik, Tom Emmer, ini bertujuan untuk mencegah mata uang digital bank sentral digunakan untuk kebijakan moneter dan melarang Federal Reserve memberikan layanan keuangan langsung kepada individu. Emmer menyatakan bahwa RUU ini memastikan bahwa kontrol kebijakan mata uang digital AS berada di tangan rakyat Amerika daripada lembaga administratif. Langkah ini mencerminkan perintah eksekutif Presiden Trump yang ditandatangani pada Januari tahun ini untuk melindungi warga negara Amerika dari ancaman CBDC. Sementara itu, komite juga memajukan undang-undang regulasi stablecoin, menetapkan kerangka kerja untuk stablecoin yang dipatok dolar guna meningkatkan daya saing global mereka.