Vietnam mengesahkan undang-undang yang mengakui kripto sebagai aset, aturan baru berlaku mulai Januari 2026
Vietnam secara resmi telah melegalkan mata uang kripto melalui “Undang-Undang Industri Teknologi Digital,” memperkenalkan keringanan pajak dan insentif lain yang bertujuan mendukung startup lokal serta mempertahankan talenta dalam negeri.
Aturan baru ini, yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal Januari 2026, membentuk kerangka hukum untuk regulasi kripto dan secara resmi mengakui mata uang kripto sebagai properti di bawah hukum perdata.
Hukum Vietnam akan mengkategorikan mata uang kripto ke dalam empat jenis: token sekuritas atau aset sekuritas terenkripsi, token pembayaran, token utilitas, dan token campuran. Startup dan pengembang juga akan mendapatkan manfaat dari pembebasan pajak, subsidi, visa khusus, serta insentif lain yang dirancang untuk mendorong ekonomi digital negara tersebut.
RUU yang disahkan pada 14 Juni ini mengikuti arahan dari Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada bulan Maret. Chinh telah menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Bank Negara Vietnam untuk mengusulkan rancangan regulasi pada akhir kuartal I 2025. Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Dengan kerangka baru ini, Vietnam bergabung dengan yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Dubai dalam menerapkan regulasi kripto khusus yang berbeda dari pengawasan keuangan tradisional. Undang-undang ini juga dapat meningkatkan posisi Vietnam di kancah kripto internasional.
Vietnam menempati peringkat kelima dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2024 versi perusahaan analitik blockchain Chainalysis. Namun, negara ini masih berada dalam daftar abu-abu Financial Action Task Force karena kekurangan dalam praktik anti pencucian uang terkait kripto. RUU bersejarah ini dapat membantu mengatasi kekhawatiran tersebut.
