Argentina telah membuka kembali penyelidikan terhadap Presiden Javier Milei terkait skandal $LIBRA, sebuah langkah yang kembali memicu sorotan terhadap inisiatif cryptocurrency kontroversial yang diluncurkan oleh pemerintahannya. $LIBRA, mata uang digital yang dikaitkan dengan peso Argentina, diperkenalkan pada tahun 2023 sebagai bagian dari strategi reformasi ekonomi pemerintah yang lebih luas, yang bertujuan untuk menstabilkan krisis inflasi negara tersebut. Namun, proyek ini menghadapi kritik terus-menerus dari para legislator, ekonom, dan masyarakat terkait masalah transparansi dan efektivitasnya dalam menekan inflasi [1].
Penyelidikan yang dipimpin oleh Office of the Comptroller General ini sedang memeriksa kemungkinan salah kelola dan ketidakteraturan dalam alokasi dana publik untuk pengembangan dan promosi $LIBRA. Sementara pemerintah awalnya membela proyek ini sebagai langkah penting menuju kedaulatan finansial, laporan terbaru menunjukkan audit internal telah menimbulkan pertanyaan apakah inisiatif tersebut memenuhi tujuan ekonomi yang telah dinyatakan [2].
Pakar hukum mencatat bahwa dibukanya kembali penyelidikan ini dapat memiliki implikasi signifikan bagi masa jabatan Milei, terutama jika temuan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap regulasi konstitusional atau keuangan. Penyelidikan ini diperkirakan akan berfokus pada apakah pengawasan yang memadai telah dilakukan oleh kementerian terkait dan apakah sumber daya publik telah digunakan sesuai dengan persetujuan legislatif [3].
Proyek $LIBRA telah menjadi topik yang memecah belah di Argentina, dengan para pendukung berpendapat bahwa ini adalah langkah berani menuju modernisasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Namun, para kritikus berpendapat bahwa mata uang digital ini belum memenuhi janjinya dan mungkin telah mengalihkan perhatian serta sumber daya dari reformasi ekonomi yang lebih mendesak. Bank Sentral Argentina belum memberikan komentar publik terkait penyelidikan ini, namun sumber internal mengindikasikan bahwa mereka bekerja sama dengan para penyelidik [4].
Analis politik menyarankan bahwa waktu pembukaan kembali penyelidikan ini bisa sangat sensitif secara politik, terutama dengan beberapa sesi legislatif profil tinggi dan diskusi kebijakan ekonomi yang akan datang. Jika penyelidikan menghasilkan temuan konkret, hal ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap strategi ekonomi pemerintah secara keseluruhan dan berpotensi berdampak pada pemilihan umum mendatang. Pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada reformasi ekonominya dan telah menepis laporan awal sebagai bermotif politik [5].
Sumber: