Sekelompok eksekutif terkemuka di industri kripto diperkirakan akan bertemu dengan Senator Demokrat yang pro-kripto dalam sebuah diskusi meja bundar pada hari Rabu untuk membahas masa depan legislasi struktur pasar kripto, menurut jurnalis Eleanor Terrett.
Terrett melaporkan pada hari Minggu bahwa pertemuan yang dipimpin oleh Senator Kirsten Gillibrand ini berlangsung di tengah negosiasi yang terhenti dengan anggota parlemen dari Partai Republik.
Eksekutif yang dijadwalkan hadir termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, CEO Chainlink Sergey Nazarov, CEO Galaxy Digital Mike Novogratz, CEO Kraken David Ripley, CEO Uniswap Hayden Adams, Chief Strategy Officer Circle Dante Disparte, Chief Legal Officer Ripple Stuart Alderoty, Jito CLO Rebecca Rettig, a16z Crypto General Counsel Miles Jennings, dan Presiden Solana Policy Institute Kristin Smith. Terrett mencatat bahwa mungkin ada peserta tambahan.
The Block telah menghubungi kantor Senator Gillibrand dan perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas untuk informasi lebih lanjut.
Pertemuan ini mencerminkan keterlibatan berkelanjutan antara anggota parlemen Demokrat dan para pemimpin industri. Gillibrand, yang ikut mensponsori Responsible Financial Innovation Act bersama Senator Cynthia Lummis, telah menjadi pendukung vokal untuk memberikan kejelasan regulasi kepada perusahaan kripto.
Analis TD Cowen menulis dalam sebuah catatan minggu lalu bahwa anggota parlemen AS lambat dalam memajukan legislasi struktur pasar kripto, memperingatkan bahwa keterlambatan ini dapat mendorong pengesahan RUU tersebut melewati pemilihan paruh waktu mendatang.
Meskipun Genius Act disahkan dengan cepat, negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat terkait RUU struktur pasar kripto yang lebih besar sejauh ini masih tertinggal.
Senator dari Partai Republik telah mengusulkan sebuah RUU untuk membagi yurisdiksi antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission, sekaligus mendefinisikan "ancillary assets" untuk memperjelas kripto mana yang bukan merupakan sekuritas.
Namun, sebuah proposal Demokrat sepanjang enam halaman yang bocor dan menguraikan sikap mereka dalam mencegah aktivitas ilegal melalui DeFi telah menuai kritik dari Partai Republik dan komunitas kripto yang lebih luas.