Washington, D.C., 23 Oktober 2025 — Digital Sovereignty Alliance (DSA), sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memajukan kebijakan publik yang jelas dan etis, penelitian, serta edukasi terkait teknologi baru, hari ini mengumumkan partisipasinya dalam United Nations General Assembly Roundtable, “A New Blueprint for Sovereign Sustainable Development,” yang diadakan di Markas Besar PBB di New York pada 22 Oktober 2025. Diskusi meja bundar ini mempertemukan 48 pemimpin global, pembuat kebijakan, dan pakar untuk memajukan dialog tentang pengembangan kerangka kebijakan inklusif guna mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia, termasuk ketahanan iklim, pertumbuhan ekonomi yang adil, dan inovasi teknologi yang bertanggung jawab, dengan tujuan bersama membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Adrian Wall, Managing Director dari Digital Sovereignty Alliance (DSA), memoderatori diskusi tentang “Global Digital Identity and Financial Inclusion Protocol,” yang membahas tema utama seperti kedaulatan digital di Afrika dan peran blockchain serta stablecoin dalam memajukan inklusi keuangan. Sesi ini menyoroti pentingnya memberdayakan individu untuk memiliki dan mengendalikan data pribadi mereka serta menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas akses keuangan bagi 1,7 miliar orang di seluruh dunia yang masih berada di luar sistem perbankan formal. Wall mencatat bahwa kedaulatan digital dan sistem keuangan yang inklusif sangat penting untuk membentuk fase berikutnya dari pembangunan global yang berkelanjutan.
“Inklusi keuangan tanpa literasi keuangan adalah jembatan menuju kehampaan. Itu adalah akses tanpa pemberdayaan,” kata Wall. “Inklusi sejati harus berakar pada pemahaman, agensi, dan martabat. Di era digital, agensi dimulai dengan akses, dan martabat dimulai dengan kepemilikan data. Kedaulatan data bukanlah isu teknis—ini adalah pertanyaan tentang kebebasan manusia.”
Peserta diskusi meja bundar ini merupakan kumpulan pemimpin global terkemuka dari organisasi internasional, sektor swasta, dan akademisi, yang disatukan oleh komitmen bersama untuk memajukan pembangunan berkelanjutan melalui dialog dan kerja sama. Di antara mereka yang hadir adalah:
DSA tetap berkomitmen pada misinya untuk memajukan kedaulatan digital, inklusivitas keuangan, dan adopsi teknologi etis secara global. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, organisasi internasional, dan inovator teknologi, DSA bekerja untuk membentuk kerangka kebijakan yang melindungi otonomi individu, meningkatkan ketahanan digital nasional, dan memperluas akses terhadap peluang teknologi.
Digital Sovereignty Alliance (DSA) adalah organisasi kesejahteraan sosial nirlaba yang berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung inovasi etis dalam teknologi terdesentralisasi, blockchain, cryptocurrency, Web3, dan kecerdasan buatan. DSA melakukan penelitian, menyelenggarakan acara edukasi, dan mempromosikan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan publik dan kedaulatan digital.