Selama Global Blockchain Summit di Shanghai, para pemimpin industri menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih besar antara Hong Kong dan China daratan untuk mendorong pertumbuhan pasar cryptocurrency dan fintech di Asia. Meskipun China masih melarang perdagangan crypto sejak 2021, minat yang meningkat terhadap stablecoin yang dipatok yuan dan inisiatif bersama baru menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara kedua wilayah tersebut mungkin akan segera terjadi.
Menurut laporan dari South China Morning Post, para ahli mengatakan bahwa Hong Kong dan Beijing dapat bekerja sama untuk membangun standar regulasi dan teknologi, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif secara global. Hong Kong, yang telah mengesahkan Stablecoin Ordinance pada bulan Agustus, telah memantapkan dirinya sebagai pusat regional untuk aset digital, sementara China bertaruh pada perluasan sistem keuangan digital dan pembayaran berbasis kecerdasan buatan.
Terlepas dari kemajuan ini, kedua wilayah tersebut masih tertinggal dari negara-negara Asia lainnya dalam adopsi crypto. Data Chainalysis menunjukkan bahwa India, Jepang, Vietnam, dan Indonesia memimpin peringkat nilai transaksi dalam layanan cryptocurrency, sementara Hong Kong dan China hanya menempati posisi ke-17.
Xiao Feng, presiden Wanxiang Blockchain dan Hashkey Group, menganjurkan penciptaan "lebih banyak standar dan aturan" untuk industri ini, dengan mencatat bahwa "teknologi blockchain telah bergerak dari tahap awal pengembangan ke tahap aplikasi skala besar." Ia mencatat bahwa minat terhadap acara tersebut sangat tinggi sehingga tiket terjual habis beberapa hari sebelum acara dimulai—sesuatu yang "tidak terjadi selama bertahun-tahun."
Rachel Lee, Direktur Blockchain dan Digital Assets di Cyberport Hong Kong, menyatakan bahwa ia berupaya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dari China daratan untuk mendukung pengembangan industri secara bersama. Lily Liu, presiden Solana Foundation, menyatakan bahwa organisasi tersebut sedang berinvestasi dalam ekosistem pengembang di China, dengan menyebut negara tersebut sebagai "pemimpin dalam pembayaran digital."
Laporan terbaru dari Legislative Council Hong Kong juga mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sedang mencari dukungan pemerintah pusat untuk menerbitkan stablecoin yang didukung renminbi offshore. Langkah seperti itu dapat memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat global untuk inovasi aset digital, sementara China akan mendapatkan alat baru untuk memperluas pengaruh moneter dan mempromosikan penyelesaian perdagangan internasional dalam mata uang lokal.