ChainCatcher melaporkan, menurut laporan Newsis, pada awal bulan ini, partai yang berkuasa di Korea Selatan meminta setiap kementerian dan Komisi Jasa Keuangan (FSC) untuk menyerahkan rancangan undang-undang regulasi stablecoin won Korea sebelum 10 Desember, namun FSC gagal menyerahkan rancangan tersebut tepat waktu.
Juru bicara FSC menyatakan bahwa FSC membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan daripada terburu-buru menyelesaikan proposal sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, lebih baik mengumumkan proposal tersebut bersamaan dengan penyerahan rancangan undang-undang ke Majelis Nasional. FSC menyebut langkah ini diambil untuk melindungi hak publik atas informasi terkait masalah ini.