Kebijakan Baru SEC Soal Staking Kripto Picu Kontroversi

United States Securities and Exchange Commission (SEC) mendapat sorotan tajam dari para pejabat aktif maupun mantan pejabatnya sendiri terkait perubahan sikap terhadap layanan staking aset kripto.

Pada 29 Mei, Divisi Keuangan Korporasi SEC merilis panduan baru mengenai layanan staking aset digital. Dalam panduan tersebut, SEC menyatakan bahwa beberapa bentuk layanan staking mungkin tidak termasuk sebagai sekuritas (efek), yang berarti blockchain berbasis proof-of-stake bisa dikecualikan dari kewajiban registrasi di bawah Undang-Undang Sekuritas AS.

Namun, interpretasi baru ini dianggap bertentangan dengan sejumlah putusan pengadilan federal. Mantan Kepala Penegakan Hukum Internet SEC, John Reed Stark, menilai pandangan baru SEC berlawanan dengan temuan hukum dalam kasus besar yang melibatkan Binance dan Coinbase.

Melalui pernyataan di platform X, Stark menyebut langkah terbaru SEC sebagai “pengkhianatan terhadap misi perlindungan investor” dan mengatakan, “Inilah cara SEC mati – di depan mata publik.”

Sebagai catatan, SEC pernah menuduh bahwa layanan staking milik Binance merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Namun, kasus tersebut resmi ditutup dengan keputusan ‘dismissed with prejudice’ pada Mei 2025, yang artinya SEC tidak bisa mengajukan gugatan serupa lagi di masa depan.

Demikian pula, pada Maret 2024, hakim federal mengizinkan kasus SEC terhadap Coinbase untuk dilanjutkan karena dianggap telah cukup menjelaskan bahwa program staking tersebut melibatkan penawaran dan penjualan sekuritas tanpa registrasi. Meski begitu, kasus Coinbase akhirnya juga dihentikan pada Februari 2025, mencerminkan perubahan besar dalam pendekatan SEC terhadap regulasi kripto.

Komisioner aktif SEC, Caroline Crenshaw, juga merespons panduan terbaru ini. Dalam pernyataannya pada 29 Mei, Crenshaw menegaskan bahwa analisis staf SEC tidak sejalan dengan preseden hukum dan uji Howey, yang merupakan tolok ukur legal untuk menentukan apakah suatu aset tergolong sebagai sekuritas.

“Analisis staf mungkin mencerminkan apa yang mereka harapkan dari hukum di masa depan, namun itu tidak sesuai dengan keputusan pengadilan maupun prinsip hukum yang berlaku,” tegas Crenshaw. Ia menambahkan, “Ini hanyalah satu contoh lagi dari pendekatan SEC yang terus-menerus ‘berpura-pura hingga berhasil’ dalam menangani kripto — mengambil langkah berdasarkan asumsi masa depan sambil mengabaikan hukum yang sudah ada.”

Belakangan, SEC memang tampak melonggarkan pendekatannya terhadap regulasi aset digital. Komisi tersebut menutup sejumlah penyelidikan, menghentikan beberapa gugatan, dan mulai mengadakan diskusi terbuka (roundtable) dengan pelaku industri guna mencari solusi regulasi yang lebih baik.

Stark menggambarkan langkah-langkah ini sebagai “serangan deregulasi kripto yang brutal” dan mengatakan bahwa hal ini “menghancurkan warisan SEC yang sudah terjaga selama 90 tahun.”

Baca Juga Gugatan Data Kripto Ditolak? Pemerintah AS Tegaskan Coinbase Wajib Serahkan Data Pengguna

Walaupun SEC menyatakan bahwa tujuannya adalah memberikan kejelasan regulasi, banyak pihak justru merasa semakin bingung dengan sikap yang berubah-ubah tersebut.

Dalam pernyataan tanggal 2 Juni, Crenshaw mempertanyakan konsistensi kebijakan SEC. Ia menyoroti bagaimana lembaga tersebut menyatakan bahwa beberapa aset kripto seperti Ether (ETH) dan Solana (SOL) bukan sekuritas dalam satu konteks, namun menyebutnya sebagai sekuritas dalam konteks lainnya, terutama ketika ada peluang produk baru yang ingin dijual oleh pihak yang terdaftar.

“Bagaimana mungkin aset kripto ini bukan sekuritas saat berkaitan dengan kewajiban registrasi, tapi tiba-tiba dianggap sekuritas saat perusahaan melihat peluang menjual produk baru?” kata Crenshaw.

Sementara itu, Komisioner SEC lainnya, Hester Peirce, memberikan pandangan berbeda saat berbicara di konferensi Bitcoin 2025 di Las Vegas, Nevada. Ia menyatakan bahwa status suatu aset kripto tidak otomatis menjadikannya sekuritas.

“Kebanyakan aset kripto yang kita lihat saat ini mungkin bukan sekuritas itu sendiri. Tapi bukan berarti token yang bukan sekuritas tidak bisa dijual dalam transaksi yang berbentuk penawaran sekuritas. Di sinilah kita perlu memberikan panduan yang jelas,” jelas Peirce.